1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap TERMOHON  PKPU (PT. HUBO LOGISTIK INDONESIA) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU (PT. HUBO LOGISTIK INDONESIA) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON  PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat sebagai Pengurus  :
   1. Sdr. ICHSAN MAULANA IBRAHIM, S.H., Kurator/Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-47.AH.04.05-2025, tanggal 08 April 2025, beralamat di Jl. Sekolah Kencana IV, Kav. Tn 8a, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
   2. Sdr. ABDUL BASIT, S.H., M.H. Kurator/Pengurus yang terdaftar pada Kementrian Hukum dan HAM RI No. AHU-1AH.04.05-2026, tanggal 26 Januari 2026, beralamat di Bintaro Business Centre, 412, Jl. RC Veteran Raya No. 1i, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON  PKPU (PT. HUBO LOGISTIC INDONESIA).

Atau, apabila Majelis Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).