1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Termohon PKPU/PT CIREMAI MITRA SEJAHTERA, berada DALAM PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, dengan segala akibat hukumnya sejak putusan A quo dibacakan; 
3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat: 

1. Sdr. MUHAMMAD ASHAR SYARIFUDDIN, S.H., Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-93.AH.04.06-2023 tertanggal 05 Juni 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM, yang beralamat di Gedung Sudirman 78, lantai 16 unit 1 dan 2, Jalan Jendral Sudirman Kab. 7-8, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
2. Sdr. ILHAM AZIZ, S.H., Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-1AH.04.05-2026 tertanggal 22 Januari 2026 dari Kementerian Hukum dan HAM, yang beralamat di Jalan Siaga Raya No. 7, Pejanten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
3. Sdr. OJAK SITUMEANG, S.H. M.H., Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU91.AH.04.05-2024 tertanggal 11 Juni 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM, yang beralamat di The Mansion Bougenville, Tower Mountana, Lt. 25-H2, Kemayoyan, Jakarta Pusat

Sebagai Pengurus PT CIREMAI MITRA SEJAHTERA;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara A quo diucapkan;
6. Menyatakan Imbalan jasa pengurus akan ditetapkan dikemudian hari setelah pengurus menjalankan tugasnya;
7. Menangguhkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir;
8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU;?

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).