1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU yaitu PT KURNIA PARAHYANGAN SEJAHTERA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan di Jl. Otista Raya No. 82, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU;
4. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. Handika Febrian, S.H., Kurator dan Pengurus yang beralamat di Jl. Balimatraman RT 006 RW 006 No.18 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12860. terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti         Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-240.AH.04.05-2024 tertanggal 28 Oktober 2024 selaku Pengurus dalam proses PKPU TERMOHON PKPU;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).