DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

1. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMPEKERJAKAN KEMBALI PENGGUGAT PADA POSISI/JABATAN SEMULA BESERTA SELURUH HAK-HAKNYA;

1. MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UPAH YANG TERTUNDA HINGGA TERGUGAT KEMBALI DIPEKERJAKAN;

1. MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN TAHUN 2026 KEPADA PENGGUGAT SECARA TUNAI DAN SEKETIKA LUNAS, DENGAN TOTAL SEBESAR RP 46.125.000,- (EMPAT PULUH ENAM JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);

1. MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN, TERHITUNG SEJAK PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) SAMPAI DENGAN DILAKSANAKANNYA PUTUSAN INI OLEH TERGUGAT;

1. MENYATAKAN PUTUSAN AQUO DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM KASASI, VERZET MAUPUN BANTAHAN DAN UPAYA HUKUM LAINNYA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD);

1. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERSELISIHAN INI.

ATAU

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

1. MENYATAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT PHK TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2025 ADALAH CACAT HUKUM;

1. MENYATAKAN PUTUS HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ALASAN EFISIENSI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SESUAI KETENTUAN PASAL 43 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021, TERHITUNG SEJAK PUTUSAN AQUO DIBACAKAN;

1. MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR HAK-HAK PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA BERUPA UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN PASAL 40 AYAT (2), UANG PENGHARGAAN MASA KERJA SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN PASAL 40 AYAT (3) SEBESAR RP.276.750.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

•        UANG PESANGON: 1 X 4 X RP 46.125.000,00 = RP 184.500.000,00

•        UANG PENGHARGAAN MASA KERJA:

1 X 2 X RP.46.125.000,00 = RP 92.250.000,00

1. MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 (ENAM) BULAN KEPADA PENGGUGAT SECARA TUNAI DAN SEKETIKA LUNAS, DENGAN TOTAL SEBESAR RP 276.750.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

1. MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN TAHUN 2026 KEPADA PENGGUGAT SECARA TUNAI DAN SEKETIKA LUNAS, DENGAN TOTAL SEBESAR RP 46.125.000,- (EMPAT PULUH ENAM JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);

1. MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN, TERHITUNG SEJAK PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) SAMPAI DENGAN DILAKSANAKANNYA PUTUSAN INI OLEH TERGUGAT;

1. MENYATAKAN SAH DAN BERHARGA SITA JAMINAN (CONVERSATOIR BESLAG) YANG DITETAPKAN DALAM PERKARA AQUO;

1. MENYATAKAN PUTUSAN AQUO DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM KASASI, VERZET MAUPUN BANTAHAN DAN UPAYA HUKUM LAINNYA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD);

1. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERSELISIHAN INI.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).